PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka strategi dan kebijakan yang telah diperoleh melalui analisis SWOT, perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 (empat) program dan 71 kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Bagian Organisasi selama kurun waktu 2016-2021, yaitu :

A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 20 kegiatan, sebagai berikut:

1.         Pelatihan perhitungan dan penyusunan variabel besaran organisasi.

2.         Sosialisasi Peraturan Pengganti PP 41 Tahun 2007.

3.         Bimtek penyusunan Anjab dan ABK pada OPD.

4.         Bimtek Evaluasi Jabatan.

5.         Pelatihan Pengisian Aplikasi e-Formasi.

6.         Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Teknis.

7.         Fasilitasi Penyerahan Hasil Evaluasi LKIP OPD.

8.         Bimtek Penyusunan LKIP berbasis IT.

9.         Koordinasi, konsultasi dan sosialisasi Bagian Organisasi.

10.     Pengelolaan Data Kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG.

11.     Pelatihan Pengisian SKP di lingkup Setda.

12.     Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kinerja.

13.     Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD

14.     Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

15.     Sosialisasi penyusunan SPM berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

16.     Bimtek Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

17.     Sosialisasi penyusunan program Inovasi Pelayanan Publik.

18.     Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.

19.     Bimtek Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

20.     Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Pengaduan.

B. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan 21 kegiatan, sebagai berikut:

1.         Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

2.         Penysunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

3.         Pembentukan kelembagaan UPT Dinas/Badan.

4.         Penyusunan Anjab dan ABK Dinas-Dinas Daerah.

5.         Penyusunan Anjab dan ABK Setda / Setwan.

6.         Penyusunan Anjab dan ABK Lembaga Teknis Daerah.

7.         Perubahan Anjab OPD baru.

8.         Penyusunan ABK Kecamatan dan Kelurahan.

9.         Perubahan ABK OPD baru.

10.     Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Setda / Setwan.

11.     Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah.

12.     Perubahan Standar Kompetensi Manajerial pada OPD baru.

13.     Penyusunan Standar Kompetensi Teknis OPD.

14.     Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Kecamatan dan Kelurahan.

15.     Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi.

16.     Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi.

17.     Penyusunan Perangkat Reformasi Birokrasi Kota Tidore Kepulauan.

18.     Penyusunan SOP Bagian Organisasi.

19.     Penyusunan SOP Setda.

20.     Penyusunan SOP Perangkat Daerah.

21.     Perubahan Perwali tentang SPM.

C. Program Peningkatan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 22 kegiatan, sebagai berikut:

1.         Evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.

2.         Penyesuaian Struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan tuntutan pelayanan dan perubahan regulasi.

3.         Penyusunan Pedoman LKIP

4.         Asistensi Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian LKIP SKPD

5.         Penataan Data PNS di lingkup Setda.

6.         Koneksi Internet dan Jaringan Komputer Bagian Organisasi.

7.         Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD.

8.         Penilaian Reformasi Birokrasi OPD.

9.         Penilaian Unit Kerja Pencanangan Zona Integritas.

10.     Pencanangan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM

11.     Penilaian SOP OPD.

12.     Fasilitasi penyusunan SPM OPD.

13.     Penilaian SPM OPD.

14.     Sosialisasi UU Pelayanan Publik

15.     Survei Kepatuhan OPD dalam melaksanakan UU Pelayanan Publik.

16.     Survei Kepuasan Masyarakat.

17.     Fasilitasi penyusunan program Inovasi Pelayanan Publik OPD.

18.     Monev Pelaksanaan Pelayanan Publik OPD.

19.     Penyusunan dan penyampaian proposal Inovasi Pelayanan Publik Kota Tidore Kepulauan ke Kementerian PAN & RB.

20.     Pembentukan Kelembagaan Pengaduan & Pengelolaan Pengaduan.

21.     Sosialisasi Unit Pengelolaan Pengaduan.

22.     Evaluasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengaduan.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan, sebagai berikut:

1.         Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah.

2.         Penyusunan laporan keuangan Bagian Organisasi.

3.         Penyusunan LPT Bagian Organisasi.

4.         Penyusunan Perjanjian Kinerja Kota Tidore Kepulauan.

5.         Penyusunan LKIP Kota Tidore Kepulauan.

6.         Pengelolaan Data Kinerja OPD berbasis IT.

7.         Penyusunan Laporan PMPRB Kota Tidore Kepulauan.

8.         Penyusunan Laporan SPM.