DATA BELUM DIISI
Kantor Walikota Tidore Kepulauan
www. komarudinmarsaoly@gmail.com
Kegiatan Penyerahan Hasil Evaluasi LkjIP 2018
Dari Kiri (1. Kabag Organisasi 2. Walikota Tidore Kepulauan 3. Sekretaris Daerah 4. Anwar Patty (Pemateri Coaching Clinik SAKIP)
Kepala Bagian Organisasi
MUHAMMAD SJARIF,S.IP,M.Si
Peserta Pembukaan Kegiatan Coaching Clinik SAKIP
Peserta adalah Pejabat Eselon II, III dan IV Semua OPD
Penyerahan Piagam Pengharagaan Kepada 12 OPD
Dokumentasi Walikota Menyerahkan Piagam Kepada Kepala Bapelitbang
Selasa, 30 Juni 2020
PROFIL PEGAWAI
A. Susunan
Kepegawaian pada Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, Bagian Organisasi memiliki
pegawai sebanyak ... orang, dengan rincian ... orang PNS dan 1 orang tenaga
honorer/suka rela. Data kepegawaianBagian
Organisasi adalah sebagai berikut :
Dilihat
dari Tingkat Pendidikan
Jumlah pegawai pada Bagian Organisasi berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :
v Pendidikan S2 = 2 Orang
v Pendidikan S1 = .. Orang
v Pendidikan
D3 = ... Orang
v Pendidikan
SLTA = ... Orang
Dilihat
dari Daftar Urut Kepngkatan (DUK)
Jumlah
pegawai di lihat dari
Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) adalah sebagai berikut :
v
Golongan IV/a = ... Orang
v
Golongan III/c = .... Orang
v
Golongan III/b = ... Orang
v
Golongan III/a = ... Orang
v
Golongan II/d = ... Orang
v
Golongan II/c = ..... Orang
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI
A. Susunan Organisasi Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
Berdasarkan Peraturan Walikota Tidore
Kepulauan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
merupakan unit kerja Sekretariat Daerah yang berada di
bawah koordinasi Asisten Sekda Bidang
Tata Pemerintahan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Bagian
2. Kepala Sub Bagian, terdiri dari :
a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan
Analisis Formasi Jabatan;
b. Kepala Sub Bagian atalaksana dan
Pelayanan Publik; dan
c. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas
Kinerjadan Reformasi Birokrasi.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi Setda Kota Tidore Kepulauan
Di dalam Peraturan
Walikota Tidore Kepulauan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, telah diuraikan secara rinci tugas pokok dan fungsi
Bagian Organisasi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Bagian Organisasi adalah membantu
Asisten Sekda Bidang Tata Pemerintahan
dalam menyusun rumusan kebijakanpemerintah
daerah di bidang kelembagaan dan analisis
formasi jabatan, ketatalaksanaan dan
pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja dan reformasi
birokrasi.
b. Fungsi Bagian Organisasi adalah penyusunan
rumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang
kelembagaan dan analisis formasi jabatan,
ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta
akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.
Senin, 22 Juni 2020
VISI DAN MISI
A. VISI :
“Unggul dalam Tata Kelola dan Tata Kerja menuju Sinergitas dan Profesionalisme Aparatur”
Makna yang terkandung dalam visi ini antara lain :
1.
Unggul
adalah menjadi yang
terbaik dan terdepan serta dapat menjadi contoh bagi yang lain dalam penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur untuk mendukung visi
dan misi Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Tata
Kelola dimaknai
sebagai sistem prosedur kerja yang terstandarisasi, termasuk didalamnya
penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja yang terukur dan
transparan.
3. Tata
Kerja diwujudkan
dalam bentuk penataan struktur beserta tugas pokok dan fungsi organisasi
perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan
perundang-undangan.
4. Sinergitas dimaknai sebagai adanya interaksi yang kooperatif,
baik antar OPD maupun aparatur yang ada di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dengan
masyarakat maupun dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi program dan kegiatan.
5.
Profesionalisme
Aparatur yang
dimaksudkan adalah kemampuan aparatur yang tidak hanya kompeten dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tetapi juga dapat memahami dan
menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam program dan kegiatan OPD.
B. MISI
Misi merupakan rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam
rangka mewujudkan visi OPD. Misi menjadi dasar keberadaan sebuah organisasi yang
akan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain. Dengan demikian, maka
misi Bagian
Organisasiditetapkan
sebagai berikut:
1. Meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah melalui desain struktur yang tepat.
2. Mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang akuntabel menuju Reformasi Birokrasi.
3. Meningkatkan
kualitas pelayanan publik melalui sistem dan prosedur kerja yang
terstandarisasi.
Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, maka
seluruh personil yang ada di Bagian Organisasi bersepakat untuk berpegang pada 4
(empat) Prinsip Kerja, yaitu: Kerja Ikhlas,
Cepat, Tepat dan Tuntas. Makna dari keempat prinsip iniadalah:
1. Kerja Ikhlas, mengandung makna bahwa setiap pekerjaan harus
dikerjakan secara ikhlas tanpa pamrih.
2. Kerja Cepat, mengandung makna bahwa setiap pekerjaan harus dapat diselesaikan
dengan cepat, tidak boleh ditunda-tunda.
3. Kerja Tepat, mengandung makna bahwa meskipun pekerjaan harus
diselesaikan secara cepat, tetapi harus tepat sasaran dan senantiasa
memperhatikan faktor perencanaan dan peraturan perundang-undangan agar tidak
terjadi kesalahan.
4. Kerja Tuntas, mengandung makna bahwa setiap pekerjaan harus selesai,
tidak dikerjakan setengah-setengah. Kerja tuntas bukan berarti asal-asalan,
tetapi harus dengan hasil yang memuaskan.
Minggu, 21 Juni 2020
PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berdasarkan
uraian pada bab sebelumnya, maka strategi dan kebijakan yang telah diperoleh
melalui analisis SWOT, perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan
serta masukan (input) yang relevan dan memadai dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran secara efektif dan efisien.
Untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, maka terdapat 4 (empat) program dan 71 kegiatan
yang direncanakan akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis Bagian Organisasi
selama kurun waktu 2016-2021, yaitu :
A. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 20 kegiatan, sebagai berikut:
1.
Pelatihan
perhitungan dan penyusunan variabel besaran organisasi.
2.
Sosialisasi
Peraturan Pengganti PP 41 Tahun 2007.
3.
Bimtek
penyusunan Anjab dan ABK pada OPD.
4.
Bimtek Evaluasi Jabatan.
5.
Pelatihan Pengisian Aplikasi e-Formasi.
6.
Bimtek
Penyusunan Standar Kompetensi Teknis.
7.
Fasilitasi
Penyerahan Hasil Evaluasi LKIP OPD.
8.
Bimtek
Penyusunan LKIP berbasis IT.
9.
Koordinasi,
konsultasi dan sosialisasi Bagian Organisasi.
10.
Pengelolaan
Data Kepegawaian pada Aplikasi SIMPEG.
11. Pelatihan Pengisian SKP di lingkup Setda.
12. Pelatihan
Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Kinerja.
13. Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD
14. Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
15. Sosialisasi penyusunan SPM berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014.
16. Bimtek
Penyusunan Standar Pelayanan
Publik.
17. Sosialisasi penyusunan program Inovasi Pelayanan
Publik.
18. Bimtek Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.
19. Bimtek Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
20.
Peningkatan
Kapasitas Pengelola Unit Pengaduan.
B. Program
Penataan Peraturan Perundang-undangan, dengan 21 kegiatan, sebagai berikut:
1.
Penataan
kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
2.
Penysunan
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
3.
Pembentukan
kelembagaan UPT Dinas/Badan.
4.
Penyusunan
Anjab dan ABK Dinas-Dinas Daerah.
5.
Penyusunan
Anjab dan ABK Setda / Setwan.
6.
Penyusunan
Anjab dan ABK Lembaga Teknis Daerah.
7.
Perubahan
Anjab OPD baru.
8.
Penyusunan
ABK Kecamatan dan Kelurahan.
9.
Perubahan
ABK OPD baru.
10.
Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial Setda / Setwan.
11.
Penyusunan
Standar Kompetensi Manajerial Perangkat Daerah.
12.
Perubahan
Standar Kompetensi Manajerial pada OPD baru.
13.
Penyusunan
Standar Kompetensi Teknis OPD.
14.
Penyusunan
Standar Kompetensi Teknis Kecamatan dan Kelurahan.
15.
Penyusunan
Road Map Reformasi Birokrasi.
16.
Perubahan
Road Map Reformasi Birokrasi.
17.
Penyusunan
Perangkat Reformasi Birokrasi Kota Tidore Kepulauan.
18. Penyusunan SOP Bagian Organisasi.
19. Penyusunan SOP Setda.
20. Penyusunan
SOP Perangkat
Daerah.
21. Perubahan Perwali tentang SPM.
C. Program
Peningkatan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan 22 kegiatan, sebagai berikut:
1.
Evaluasi
kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah.
2.
Penyesuaian
Struktur Organisasi Perangkat Daerah dengan tuntutan pelayanan dan perubahan
regulasi.
3.
Penyusunan
Pedoman LKIP
4.
Asistensi
Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian LKIP SKPD
5.
Penataan
Data PNS di lingkup Setda.
6.
Koneksi
Internet dan Jaringan Komputer Bagian Organisasi.
7.
Fasilitasi
penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi OPD.
8.
Penilaian
Reformasi Birokrasi OPD.
9.
Penilaian
Unit Kerja Pencanangan Zona Integritas.
10.
Pencanangan
Zona Integritas menuju WBK dan WBBM
11.
Penilaian
SOP OPD.
12.
Fasilitasi
penyusunan SPM OPD.
13. Penilaian SPM OPD.
14. Sosialisasi UU Pelayanan Publik
15. Survei Kepatuhan OPD dalam melaksanakan UU Pelayanan
Publik.
16. Survei Kepuasan Masyarakat.
17.
Fasilitasi
penyusunan program Inovasi Pelayanan Publik OPD.
18. Monev
Pelaksanaan Pelayanan
Publik OPD.
19. Penyusunan dan penyampaian proposal Inovasi Pelayanan
Publik Kota Tidore Kepulauan ke Kementerian PAN & RB.
20. Pembentukan Kelembagaan Pengaduan & Pengelolaan
Pengaduan.
21. Sosialisasi Unit Pengelolaan Pengaduan.
22. Evaluasi Pelaksanaan Unit Pelayanan Pengaduan.
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan,
dengan 8 kegiatan, sebagai berikut:
1.
Penyusunan
LKIP Sekretariat Daerah.
2.
Penyusunan
laporan keuangan Bagian Organisasi.
3.
Penyusunan
LPT Bagian Organisasi.
4.
Penyusunan
Perjanjian Kinerja Kota Tidore Kepulauan.
5.
Penyusunan
LKIP Kota Tidore Kepulauan.
6.
Pengelolaan Data Kinerja OPD berbasis IT.
7.
Penyusunan
Laporan PMPRB Kota Tidore Kepulauan.
8.
Penyusunan
Laporan SPM.
Langganan:
Postingan (Atom)
